Demokrasi sehat ala Pilkades Tutup: Butuh keberanian untuk melakukan perubahan

Foto: Gatot Aribowo

Umbaran Wibowo (paling kiri) tengah rapat bersama anggotanya, Kamis malam, 20 Juni 2019.

Jumat, 21 Juni 2019 20:07 WIB

SUMALASARI, warga Dukuh Tutup, Desa Tutup datang terlambat di Kantor Desa Tutup, Kamis malam, 20 Juni 2019. Rapat panitia pemilihan kepala desa di desanya telah dilangsungkan hampir satu jam lalu. Sumalasari merupakan 1 dari 12 perempuan di Desa Tutup yang ditunjuk menjadi panitia pemilihan kepala desa. Total ada 23 orang, 11 sisanya laki-laki yang dipasrahi menggelar hajatan demokrasi itu. Dari 11 laki-laki, malam itu yang hadir di rapat hanya 6 orang, termasuk ketuanya, Umbaran Wibowo. Sementara yang perempuan hadir semuanya, termasuk Rusmini Andayani selain Sumalasari.

Rusmini tampak antusias dalam rapat malam itu. Bahasan utama rapat adalah penyelenggaraan tes tertulis. Ia menyimak apa yang disampaikan Bowo, sapaan akrab Umbaran Wibowo. Ada kesempatan memperjelas apa yang diutarakan ketuanya, ia pun bertanya.

"Jika nantinya soal yang membuat tokoh masyarakat kita, apa tidak ada kemungkinan salah satu calon punya niat mendekati tokoh tersebut lalu meminta bocoran soalnya?" tanya Rusmini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap celah-celah yang memungkinkan bakal calon melakukan kecurangan.

Semangat menggelar Pilakdes yang bersih dan jujur tanpa dikotori kecurangan terasa dalam rapat malam itu, dan hari-hari sebelumnya. Semangat ini dimunculkan oleh Bowo, dibawa dan disebarkan kepada 22 orang anggotanya. Suatu kali Bowo menjajal sampai di mana semangat tersebut dimiliki anggotanya. Ia membuat draf aturan main, lalu ia sampaikan di whatsapp grup panitia. Tujuannya meminta masukan ke anggotanya untuk melengkapinya, biar keterlibatan anggota tidak diabaikan. Tak selang berapa lama kemudian ia mendapati draf tersebut telah tersebar ke grup-grup whatsapp yang lain. Bocor, pikirnya.

"Dari pengalaman ini membuat saya lebih hati-hati menempatkan kepercayaan saya kepada anggota. Panitia sendiri yang saya harapkan bisa saya percaya independensi dan integritasnya, justu bocor. Pada akhirnya, di kepanitiaan ini saya hanya percaya pada 1 orang, yaitu saya sendiri," kata Bowo.

Untuk menjaga agar kejadian tidak terulang, Bowo memutuskan untuk pengerjaan pembuatan soal tes tertulis tidak akan melibatkan anggotanya. Ia pun memutuskan dan telah meminta persetujuan dalam rapat panitia bahwa kunci jawaban soal nantinya hanya dia sendiri yang pegang. Bahkan yang membuat soal nantinya orang-orang lain yang tidak bisa diakses oleh panitia.

"Saya akan serapat mungkin menutup celah kesempatan untuk berbuat curang dalam kompetisi pemilihan pemimpin di desa kami, bahkan ke anggota panitia saya tidak memberikan celah, agar program saya untuk menghasilkan pemimpin desa yang menomor-satukan kepentingan seluruh rakyat desa Tutup bisa sukses," katanya dengan nada tegas.

Di lain pihak, untuk menjaga kepercayaan anggota kepadanya ia membatasi diri untuk berhubungan dengan calon yang maju. Kebiasaan membatasi diri telah ia lakoni saat menjaga integritasnya sewaktu menjadi anggota ataupun Ketua PPK Kecamatan Tunjungan. Ia tak peduli dengan penilaian orang yang menyebut dirinya orang yang kaku dan tidak luwes. Baginya, orang harus bisa menempatkan diri saat bergaul secara sosial maupun berhubungan secara profesional. Jika tuntutan profesional mengharuskan bersikap kaku, ia akan kaku. Berbeda saat bergaul secara sosial yang perlu luwes.

"Soal aturan, ya aturan. Harus kaku. Tidak ada kompromi. Sebab hukum ya seperti itu, dan saya telah menjalaninya secara naluriah. Saya harus tahu batasan, siapa yang boleh saya temui atau siapa yang saya ijinkan menemui saya, dan sampai di mana saya harus bisa mendeteksi adanya maksud-maksud untuk memengaruhi saya melanggar aturan. Jika batasan ada tanda-tanda mau dilewati, saya akan menghindar," ujarnya.

Kompromi baginya saat aturan hendak dibuat atau saat hendak diperbarui. "Tapi tidak saat aturan yang akan dibuat atau diperbarui hendak mengakomodir celah untuk berbuat kecurangan ataupun permisif terhadap transaksi politik dalam bentuk uang," tandasnya.

Awalnya ia sempat terpikirkan untuk melakukan traksaksi kehadiran warga pemilih di desanya dengan sejumlah uang, besarannya disesuaikan kesepakatan antar calon. Ia khawatir, tradisi buruk pemberian uang dalam demokrasi yang sengaja dipelihara orang berduit akan membuat rendah tingkat kehadiran warga untuk berpartisipasi memilih pemimpin desanya.

"Tapi pada akhirnya saya bisa lepaskan beban itu. Karena tidak ada kewajiban panitia untuk memenuhi minimal partisipasi pemilih. Mau yang datang 10 orang atau 100 orang yang memberikan hak suaranya, hasilnya tetap akan sah. Justru memilih pemimpin di desanya ini kewajiban semua warga desa yang telah memiliki hak dipilih dan memilih. Jadi mau ada uang sakunya atau tidak, kewajiban harusnya dipenuhi jika ingin menjadi warga negara yang baik yang tinggal di desa."

Usai bisa lepas dari beban tingkat partisipasi pemilih, Bowo menggalang dukungan tokoh-tokoh masyarakat. Satu per satu dukungan tokoh mengalir. Keberaniannya semakin menguat untuk melakukan perubahan. Tapi ia tidak akan mungkin bisa melakukan perubahan jika sendirian. Saat benar-benar ditunjuk jadi ketua panitia, hal pertama yang ia sampaikan ke calon anggotanya adalah: "Saya hendak melakukan perubahan dengan program yang akan saya jalankan. Jika teman-teman mendukung, mari kita kerjakan bersama. Jika tidak, silakan keluar dari kepanitiaan mulai sekarang untuk digantikan yang lain yang mau bersama-sama melakukan perubahan di desa kita."

Rusmini termasuk yang bersemangat sejak awal ketika diomongi demikian. Ia yang didapuk sebagai seksi konsumsi di kepanitiaan merasakan satu cita-cita dengan Bowo. Ia bosan dengan keadaan yang ada, yang dipenuhi dengan intrik politik uang saat digelarnya hajatan pemilihan kepala desa. Ia pun turun ke lingkungan terdekat rumahnya untuk memberikan sosialisasi tidak akan ada uang saku saat warga datang ke tempat pemungutan suara.

"Banyak yang bertanya, terutama ibu-ibu di sekitaran rumah saya atau yang tahu saya sebagai panitia. Mereka awalnya mengeluh, mengapa tidak seperti Pilkades sebelumnya yang ada uang sakunya, dan banyak-banyakan uang saku. Tapi pelan-pelan secara pasti mereka berubah pikiran dan bersemangat juga setelah diberikan pengertian dengan bahasa yang mudah mereka terima," kata Rusmini.

Bahasa yang mudah dimengerti adalah jika seorang pejabat untuk menduduki jabatan keluar uang banyak, saat menjabat ia akan mengembalikan uangnya lebih banyak dan semakin banyak dari yang ia keluarkan. Demikian juga jika kepala desa yang jadi mengeluarkan modal banyak, maka saat jadi kepala desa ia akan mengembalikan modalnya dan mendapatkan untung yang banyak juga. Hukum ekonomi dan hukum alam yang mudah dipahami oleh masyarakat kecil.

"Untuk menjelaskannya, kami menggunakan logika yang bisa dimengerti oleh masyarakat kecil, terutama di ibu-ibu. Kalau modalnya banyak, mengembalikannya juga banyak. Belum mengambil untungnya. Kalau sudah begitu, dana desa yang banyak itu kita sebagai masyarakat kecil tidak akan dapat pembangunan apa-apa dari dana tersebut," kata Rusmini.

Tak hanya Rusmini, panitia yang lain juga gencar melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang proses demokrasi yang berbeda dari 6 tahun sebelumnya kepada warga pemilih. Sementara ketuanya bersama sebagian panitia yang lain gencar bersosialisasi kepada warga yang berminat untuk maju dalam pencalonan pemimpin desa. Hasilnya?

"Hingga 4 jam jelang penutupan tanggal 20 Juni 2019 jam 24.00, 9 orang dari 12 yang mengambil berkas pendaftaran telah mengembalikan. Artinya ada 9 bakal calon yang maju dalam kompetisi pemilihan calon pemimpin di desa kami," kata Bowo.

Pendaftar terakhir adalah Heri Eko Kusmanto, bapak 1 anak dari Dukuh Ngetrep kelahiran tahun 1963. Heri seorang swasta, dagang pakaian kesehariannya. Ia berani maju mencalonkan diri sebagai kepala desa karena dibuat berbeda oleh panitia dari 6 tahun sebelumnya. Jika masih sama, ia berkata, "Tidak akan mungkin saya yang hanya berdagang pakaian, tidak punya uang yang banyak berani maju mencalonkan diri. Tapi dengan semangat bersih dari politik uang yang digelorakan panitia, saya berani maju berkompetisi."

Bagi Heri, kompetisi yang bebas dari politik uang benar-benar akan mengukur kemampuan kepemimpinan rakyat di desa. "Artinya bukan uang yang dibiarkan berbicara, tapi benar-benar kemampuan memimpin rakyat yang murni yang dimiliki oleh para calon," ujarnya di sela-sela pemeriksaan berkas yang dilakukan Rini Sulastri dan Aprilia, 2 anggota panitia yang bertugas.

Kemampuan yang akan diujikan pertama terhadap bakal calon adalah kemampuan menjawab soal-soal yang diujikan secara tertulis. Kemampuan ini untuk menjaring 5 orang untuk ditetapkan sebagai calon. Di aturan main yang dibuat pemerintah daerah Kabupaten Blora, pemilihan kepala desa hanya diijinkan paling banyak diikuti 5 orang calon. Lebih dari itu, digugurkan sisanya melalui ujian tertulis. Ujian ini, pemerintah daerah memberikan 3 opsi kepada panitia pemilihan di desa masing-masing. Bowo memilih opsi: soal ujian akan ia buat sendiri. Bowo ingin soal-soal tentang kearifan lokal desanya diakomodir dalam ujian. Tujuannya untuk mengukur pengetahuan mendalam bakal calon terhadap desanya sendiri. Siapa yang akan ia pasrahi membuat soal ujian tentang kearifan lokal?

"Itu hanya saya yang tahu, dan beberapa orang di kepanitiaan yang saya nilai integritasnya bisa dipertanggung-jawabkan. Pastinya kami sangat berhati-hati terhadap adanya celah kecurangan. Jadinya kami juga berhati-hati dalam mempercayakan kepada siapa soal tersebut dibuat. Kami akan memilih orang-orang yang tidak kami ragukan integritasnya untuk membuat soal tentang kearifan lokal tersebut, dan tidak akan kami bocorkan siapa yang membuat," jelas Bowo yang menjawab kekhawatiran Rusmini tentang adanya bakal calon yang mendekati tokoh masyarakat yang membuat soal ujian tertulis.

Tokoh masyarakat yang membuat soal tersebut, kata Bowo, bukan yang diminta untuk memberikan pembekalan pengetahuan kepada para bakal calon. "Jadi ada tokoh masyarakat yang kita minta memberikan pembekalan pengetahuan, ada tokoh masyarakat yang kita minta membuatkan soal. Siapa tokoh masyarakat yang kita minta membuatkan soal, akan kami rahasiakan," jelasnya kemudian.

Soal-soal tentang kearifan lokal desa setempat sangat penting, selain soal-soal tentang wawasan kebangsaan dan wawasan pembangunan. Karena itulah Bowo memutuskan untuk membuat soal sendiri. Ia tak memilih opsi kerja sama dengan pihak ketiga atau opsi membeli bank soal dari pemerintah daerah. Sebabnya, selain rentan kecurangan juga tak akan mengakomodir pengetahuan tentang desanya.

"Untungnya di desa kami yang mendaftar lebih dari 5, sehingga perlu dilakukan tes tertulis. Dengan demikian ada proses penjaringan untuk mengukur wawasan pengetahuan mereka, mulai dari wawasan tentang desanya hingga wawasan pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang terkait desa di negara kita, wawasan kebangsaan, wawasan ideologi kepancasilaan, hingga wawasan pembangunan. Bisa juga wawasan manajemen pemerintahan ataupun wawasan kepemimpinan. Dengan demikian desa kami akan memiliki calon pemimpin yang berwawasan luas," katanya seraya menambahkan jika ia memiliki jaringan luas untuk dimintai bantuan membuat soal-soal yang berkaitan dengan wawasan apa yang ia sebutkan tadi.

Punya jaringan luas yang didapat dari pekerjaannya sebagai wartawan menjadi salah satu modal Bowo dalam melakukan perubahan saat dipercaya memegang komando panitia pemilihan kepala desa. Namun modal itu sangat tidak cukup. Modal penting untuk melakukan perubahan menurutnya adalah keberanian, salah satunya berani untuk menolak godaan ambisi diri sendiri.

"Banyak teman-teman wartawan yang punya kesempatan melakukan perubahan saat menempati posisi-posisi penting di skala kabupaten, tapi tidak berani menolak saat ada godaan untuk memperkaya diri sendiri. Jika sudah demikian, ya jangan berharap perubahan itu akan terjadi," ujar Bowo yang masih aktif menjalani pekerjaannya sebagai wartawan di TVRI Jawa Tengah ini.

Keberanian berikutnya adalah keberanian melawan arus utama, di dalamnya termasuk berani melawan kebiasaan masyarakat. Banyak yang tertarik dengan apa yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa di Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan itu. Tapi tidak ada satu desa pun yang ketua panitia pemilihannya berani mengadopsi apa yang dikerjakan Bowo dan teman-temannya.

"Banyak yang telepon saya, tak hanya dari tetangga desa tapi bahkan ada yang dari Kecamatan Jiken. Mereka ingin tahu model apa yang kami kerjakan. Mereka datang, lalu mencari tahu, kemudian kami beritahu bahkan detailnya apa yang kita kerjakan. Tapi nyatanya mereka hanya ingin tahu tapi tak punya keberanian menerapkan di desanya."

Melawan kebiasaan masyarakat memang tak mudah. Tapi harus disadari jika kebiasaan membagi-bagikan uang untuk memperdayai pilihan rakyat itu yang memunculkan mereka yang berduit. Demokrasi (demos: rakyat; kratos: pemerintahan ~ merupakan bahasa Yunani) yang merupakan pemerintahan rakyat tidak boleh dikalahkan orang-orang berduit. Jika pemerintahan rakyat dibangun dengan kesadaran uang, maka pemerintahan yang didapat juga akan lebih mementingkan dapat uang ketimbang mementingkan rakyatnya. Sudah saatnya rakyat harus disadarkan. Jika di masa pemerintahan orde baru pilihan rakyat ditakut-takuti dengan teror negara dan kemudian di masa setelah reformasi pilihan rakyat diperdayai dengan uang, sudah waktunya pilihan rakyat dikembalikan pada hati nurani untuk menghasilkan kemurnian pilihan. Jika pilihan kemudian dipengaruhi dengan uang, maka pilihan tersebut bukanlah pilihan yang sesungguhnya. Pilihan yang sesungguhnya adalah warga dibiarkan melakukan penilaian secara jernih terhadap siapa yang hendak dipilih sebagai pemimpinnya atau sebagai wakilnya.

"Jadi harus punya keberanian untuk melawan orang berduit dengan cara-cara yang benar. Ini yang tidak dipahami oleh salah seorang pegawai negeri sipil di Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora, yang masih bicara amplop di demokrasi desa. Orang itu bicara soal terpilihnya kepala desa bergantung pada amplopnya. Ini yang membuat saya kesal. Saya ingin melakukan perubahan sosial dan politik di desa saya, e malah dicampuri lagi dengan bicara seperti itu di hadapan para perangkat desa," ujar Bowo dengan nada jengkel.

Bagi Bowo, memilih pemimpin tidak boleh dibutakan oleh uang. Tekad mereka satu: tidak ada politik uang di desanya. Prinsip mereka: demokrasi yang prosesnya sehat akan menghasilkan kepemimpinan rakyat yang sehat pula; dan sebaliknya: demokrasi yang prosesnya sakit akan menghasilkan kepemimpinan yang sakit pula. Baginya: hasil yang didapat bergantung proses yang dilalui; dan demokrasi harusnya melalui sebuah proses untuk menghasilkan pemimpin rakyat dengan metode dan cara-cara yang benar.

Cara-cara yang benar inilah yang ia akomodir dalam aturan main yang disepakati bersama dengan calon dan tokoh masyarakat setempat. Salah satunya adalah adanya aturan agar calon menyatakan secara sukarela kesediaannya untuk di-diskualifikasi bila ditemukan bukti melakukan politik uang.

"Pernyataan sukarela ini bermeterai, memiliki kekuatan hukum. Di dalamnya menyatakan bahwa calon tidak akan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang termasuk politik uang, kepada pemilih dalam upaya memenangi pemilihan kepala desa. Jika melanggar, calon menyatakan siap menanggung konsekuensi di antaranya: diproses pidana sesuai pasal 149 KUHP, dikenakan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon kepala desa, serta dikenakan sanksi administratif berupa denda sejumlah uang Rp100 juta," terang Bowo.

Dasar tersebut menurutnya telah kuat jika ditemukan bukti adanya politik uang. Untuk pembuktiannya, di aturan main yang dibuatnya akan dilakukan oleh panitia. Sementara untuk sanksi diskualifikasi, akan diacarakan dengan pengawas yang terdiri tokoh masyarakat, aparat kepolisian, dan TNI.

"Konsultasi hukum telah kami lakukan kepada mereka yang punya kompetensi. Saya punya jaringan di Mahkamah Konstitusi. Dia teman saya, dulunya hakim di PTUN. Saya konsultasikan aturan-aturan main ini dengannya. Jadi tidak ada masalah."

Langkah yang diambil orang-orang seperti Bowo patut untuk diapresiasi. Sebab Pemerintah Kabupaten Blora sendiri membiarkan kerusakan sistem politik terjadi, dan tidak ada niat untuk memperbaikinya. Peraturan daerah maupun peraturan bupati tidak ada ruang hukum untuk memerangi sistem politik yang busuk. Tidak ada pasal yang dibuat untuk sanksi politik uang. Pada akhirnya, pemerintah tetap meracuni pikiran warganya yang tinggal di desa-desa bahwa mereka yang berduitlah yang layak dijadikan pemimpin-pemimpin di desa. Orang-orang seperti Bowo yang kemudian perlu untuk membersihkan racun-racun tersebut. (*)