Pilkades Tutup tanpa politik uang

Deklarasi damai sejak dari panitia

Foto: Gatot Aribowo

Lima calon kepala desa yang maju dalam Pilkades Tutup, Kecamatan Tunjungan, Minggu (4/8/2019).

Rabu, 07 Agustus 2019 00:04 WIB

PEREMPUAN tua bernama Sori itu tak bisa berjalan jauh dari rumahnya. Sebulan lalu ia jatuh di rumahnya, menyebabkan kakinya tak sanggup menopang lama tubuhnya yang ringkih. Siang itu, Minggu, 4 Agustus 2019, perempuan 70 tahun itu teringat akan undangan pemungutan suara untuk memilih kepala desa. Ini perhelatan 6 tahunan yang ia tak ingin melewatkannya.

"Siang tadi sekitar jam 12-an anaknya datang kemari, meminta kami, penyelenggara untuk datang ke rumahnya," kata Umbaran Wibowo, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tutup beberapa puluh menit usai penutupan pemungutan suara jam 1 siang.

Nenek tua itu ingin memberikan hak suaranya. Ia meminta didatangi penyelenggara untuk dipungut suaranya sementara ia tak sanggup mendatangi tempat pemungutan suara yang berjarak 200-an meter dari rumahnya. Bowo, panggilan akrab Umbaran Wibowo, mengutus 2 anak buahnya, membawa kertas suara dan kotak suara cadangan. Diikuti 5 saksi masing-masing calon, bertujuh mereka mendatangi rumah nenek tua bernama Sori itu.

Hari itu, selain Sori, terdapat 2.891 warga lainnya yang tak mau ketinggalan memberikan hak suaranya. Jumlah ini setara 72,9 persen dari 3.967 warga Desa Tutup yang terdaftar dalam pemilih tetap. Lebih rendah 18 persenan dari partisipasi 6 tahun lalu, di Pilkades 2013. Namun bagi Bowo dan kawan-kawan di panitia pemilihan, 72,9 persen itu suatu keberhasilan yang melampaui target 50 persen dari angan-angan mereka.

Berbeda dengan Sori, 2.891 warga ini mampu datang ke tempat pemungutan suara di lapangan seberang jalan Kantor Desa Tutup. Mereka berduyun-duyun mendatangi lapangan itu, meski kali ini tak mendapat ongkos jalan dari rumah ke tempat pemungutan suara. Sebagian mereka, terutama dari Dusun Ngetrep yang letaknya cukup jauh dari lapangan dijemput dengan bis yang disediakan panitia yang sebelumnya diminta datang di tempat berkumpul.

"Mau diberi uang atau tidak, wong namanya memilih pemimpin desa, ya harus datang," kata Sularmi, perempuan 41 tahun dari Pedusunan Sukorame yang kerjanya serabutan, saat penghitungan suara berlangsung. Ia datang berkelompok dengan ibu-ibu lainnya, yang kompak memberikan alasan yang sama saat ditanya mengapa masih mau datang memberikan suaranya sementara tak ada kompensasi uangnya.

Enam tahun lalu Sularmi dan ibu-ibu tersebut mendapatkan uang masing-masing Rp130-an ribu; Rp100 ribu dari calon satunya, sisanya dari calon lainnya. Ia memilih calon yang memberi tip Rp30 ribu. Menurutnya, pilihan bukan berdasar harga nominal tapi kecenderungan menyukai atau tidak calon yang tersedia. Kendati demikian ia tak menolak saat diberi lembaran uang.

Suasana berbeda berlangsung 6 tahun kemudian setelah hari itu. Dari banyak pengakuan warga yang diwawancarai wartawan kami, suasana pemilihan kepala desa kali ini lebih sejuk. Tak ada saling ejek, tak ada saling sindir. Tak ada saling curiga, tak ada saling sikut.

"Lha apa yang mau diributkan, wong sama-sama tidak ada uangnya," pengakuan seorang pemuda yang sedang berbincang bersama sekelompoknya.

Hal sama dirasakan calon yang maju. Kalaupun ada sindiran ke calon, biasanya datang dari warga yang dulunya pernah jadi tim sukses calon.

"Sindiran itu biasa. Datangnya dari sabet yang tidak ada kerjaannya. Maklum, sebelumnya mereka bekerja dapat uang dari kami para calon, sekarang sifatnya sukarela," kata Kokok Sungkowo, salah satu calon yang bernomor urut 5. Calon ini yang terpilih. Ia mengantongi 1.058 suara, mengalahkan 4 calon lainnya. Sementara kepala desa yang saat ini masih menjabat, tidak berani mencalonkan dirinya lagi sebagai petahana kendati secara modal uang paling kuat.

Kokok yang sebelumnya pernah terpilih sebagai kepala desa sebelum periode 2013-2019 menyatakan jika suasana di desanya lebih tenteram dengan model pemilihan kepala desa tanpa beradu duit. "Sabet yang menjadi sukarelawan pun tenang-tenang saja bila kampanyenya tak mengantongi suara. Berbeda saat adu duit, nyebar uang tapi tidak memberikan suaranya yang membuat emosi para sabet dan calon tidak terpilih," katanya. Sabet adalah istilah tim sukses di bahasa Jawa.

Suasana berbeda dialami panitia yang memutus pendapatan sebagian warga yang biasa jadi sabet para calon. Sabet ini biasanya bekerja tidak mengkampanyekan program yang dijual para calon, karena hampir program ataupun visi-misi sama semua. Sabet bertugas hanya mencatat siapa warga yang hendak memilih calonnya untuk diberi uang. Jika ada selisih yang cukup jauh dari calon pemilih yang diberi uang dengan suara yang didapat, sabet atau calon akan timbul emosinya. Maklum, sudah dibeli tapi tidak diberikan barangnya.

Akibat tidak ada lagi pemasukan uang dari perhelatan 6 tahun sekali, sebagian warga melemparkan sindiran ke panitia.

"Ada ungkapan seperti ini, 'panitia koyok ra doyan duwit leh'," kata Bowo, Ketua Panitia Pilkades Tutup. Bowo sempat berpeluang untuk memakan uang haram Rp25 juta dari perhelatan ini. Ceritanya datang dari calon yang tidak lolos tes tertulis hendak melakukan tukar guling dengan yang lolos. Untuk memuluskan jalan itu, si calon yang tidak lolos datang kepadanya menawarkan uang Rp25 juta. Namun oleh Bowo ditolak dengan cara halus.

"Bayangkan saja jika saya menerima uang itu, dan serapat apapun saya menutupinya tiba-tiba saja tercium baunya. Oh ternyata panitia doyan duwit," ujarnya dengan bergidik membayangkan mau ditaruh di mana mukanya jika godaan itu tak sanggup ia lawan. Pastinya akan malu pada diri sendiri.

Tak hanya sindiran, panitia juga menerima ancaman demo menuntut agar panitia tidak boleh menerima bayaran dari penyelenggaraan Pilkades.

"Ini yang lucu. Mereka bilang, kalau warga tidak boleh menerima uang, panitia juga tidak boleh menerima bayaran. Lha tenaga dan pikiran kami untuk menyelenggarakan semua ini rela lho hanya dibayar Rp100 ribu per bulan, atau Rp300 ribu per bulan untuk saya sebagai ketuanya. Sementara pekerjaan kami tidak ringan," kata Bowo yang menyatakan pada anggotanya tidak gentar dengan adanya provokasi warga yang hendak demo.

Bagi Bowo, perubahan akan memakan korban bagi mereka yang nyaman menikmati keadaan yang ada. Tak perlu dirisaukan, dan sudah biasa. Zona nyaman yang dinikmati para warga yang mendulang uang saat penyelenggaraan Pilkades pasti akan terganggu dengan tidak adanya politik uang. Ini yang harus berani dihadapi oleh panitia. Strateginya?

"Saya dekati tokoh-tokohnya dulu. Mereka ini dari kalangan terdidik. Kaum intelektual lah istilahnya. Saat tokoh-tokoh ini memberikan dukungan, di situlah keberanian sebagai ketua panitia akan semakin kuat. Memang harus ada pelopornya, yakni ketua panitianya," jelas Bowo memberikan sedikit strateginya dalam melakukan perubahan kultur politik di pemilihan kepala desa.

Di balik gejolak warga yang menikmati politik uang dalam Pilkades, ternyata tak sedikit yang puas dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tanpa politik uang. Bahkan jumlahnya jauh di atas yang protes yang kebanyakan mantan-mantan tim sukses dan jejaringannya. Mereka yang puas datang dari ibu-ibu, anak-anak muda, juga kelompok-kelompok kelas perubahan dari usia muda hingga sepuh. Memang, mereka yang puas ini enggan menghadapi celotehan warga yang protes pilkades tanpa politik uang. Sehingga suaranya jarang terdengar di warung-warung. Puja-pujian mereka diutarakan langsung pada panitia.

"Ada dari sekelompok pemuda masjid. Saya bilang, nantinya mereka lah yang akan memegang generasi panitia mendatang. Ada juga dari ibu-ibu yang mengutarakan keinginan mereka untuk saya mencalonkan diri jadi Kades pada periode berikutnya. Saya bilang, tidaklah. Saya hanya ingin menjaga politik pemilihan yang sehat dan bersih di lingkungan saya berada, yang saat ini tugas saya sudah selesai. Tugas selanjutnya untuk mengawal kepemimpinan yang terpilih datang dari warga desa semuanya," ujar Bowo yang menyatakan siap mengambil peran warga yang mengawal. ***