Mengulik Rencana BUM-Des Kemiri Jepon

Dari Pralonisasi Hingga Rencana Pangkalan Elpiji

Foto: Gatot Aribowo

Sutrisno mengawasi pekerjaan pembangunan gedung kantor BUM-Des Kemiri, suatu siang di bulan Januari 2018. Gedung kantor yang pembangunannya diambilkan dari Alokasi Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam mengelola BUM-Des nantinya.

Minggu, 18 Februari 2018 16:00 WIB

BANGUNAN itu berdiri bersebelahan dengan SD Negeri 1 Kemiri. Beberapa pekerja tampak sedang membuat cor di bagian atap. Masih dalam proses dikerjakan, bangunan itu sudah 70 persen pembangunannya.

Bangunan tersebut nantinya akan dipakai untuk Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) Kemiri. Ini bisa jadi merupakan desa pertama di Kabupaten Blora yang bakal memiliki kantor BUM-Des. Sutrisno, Kepala Desa Kemiri menargetkan 2 bulan lagi Kantor BUM-Des tersebut dapat diresmikan.

Diambilkan dari Alokasi Dana Desa, warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa—dikenal dengan Musrenbangdes, sepakat untuk menunda terlebih dulu pembangunan jalan. "Sebab," kata Sutrisno, "infrastruktur jalan sudah hampir terpenuhi. Tinggal 15 persenan, dan akan kita rampungkan di tahun depan."

Penundaan penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan melapangkan jalan untuk pembangunan kantor badan usaha, yang nantinya akan menaungi berbagai bidang usaha untuk dikelola warga setempat, dengan keuntungan yang akan masuk ke dalam pundi-pundi rekening desa. "Namun," jelas Sutrisno, "bukan hanya fungsi keuntungan semata yang kita kejar di BUM-Des nanti. Ada fungsi-fungsi sosial ekonomi masyarakat yang bisa kita kelola dengan tujuan meringankan beban ekonomi yang ditanggung warga. Misalkan saja bagaimana BUM-Des dapat dipakai untuk menstabilkan harga eceran elpiji di masyarakat, sehingga harga elpiji benar-bener HET."

HET adalah akronim dari harga eceran tertinggi. Harga ini ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dengan mempertimbangkan harga jual dari Pertamina, ditambah ongkos distribusi. Semakin jauh pendistribusian dari agen ke pangkalan, semakin tinggi harga ecerannya. Harga tertinggi ditetapkan dengan patokan terjauh. Di Blora, harga tertinggi dari agen ke pangkalan ditetapkan Rp14.250; sementara harga jual dari pangkalan ke konsumen dan usaha mikro ditetapkan batas tertinggi Rp16 ribu.

"Kami sudah mendapat sinyal dari Pertamina untuk menyuplai stok elpiji ke kami (pangkalan). Nantinya akan dikelola di bawah naungan BUM-Des. Dengan demikian, harga bisa kita stabilkan sesuai dengan eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah," kata mantan karyawan Asuransi Jiwasraya ini.

Mendahulukan pembangunan kantor BUM-Des ketimbang merampungkan infrastruktur jalan memang menjadi pilihan bagi warga Desa Kemiri. "Banyak yang bisa kita perbuat dengan adanya BUM-Des," ujar Sutrisno.

Salah satu yang ditunggu-tunggu warga setempat dari adanya BUM-Des adalah penyerapan tenaga kerja. Di Desa Kemiri, bidang usaha yang telah dikelola desa antara lain pralonisasi. Bidang usaha ini telah menyerap belasan tenaga kerja. Dengan 8 titik pralonisasi yang setiap titiknya mempekerjakan 2 orang, bidang usaha yang telah berjalan lebih 5 tahun ini telah menyerap 16 warga setempat untuk bekerja di pralonisasi.

"Kita (usaha) di pralonisasi sudah mencapai panjang 14 ribu meter. Ada 14 kilo pralon yang digunakan untuk mengairi sawah milik petani. Ini sudah berjalan sewaktu saya belum jadi Kades. Nantinya akan dikelola di bawah naungan BUM-Des sebagai salah satu bidang usaha yang digeluti," kata Sutrisno yang lulusan sekolah hukum namun bergelut di bidang perekonomian itu.

Selain distribusi pupuk dan elpiji, serta pralonisasi, BUM-Des di Desa Kemiri juga akan menaungi usaha peternakan. Usaha ini telah dijalankan di desa tersebut sejak setahun lalu. Sudah ada 20 ekor sapi yang dikembangkan dengan sistem bagi hasil. Tercatat di usaha peternakan sapi milik desa itu telah menyerap tenaga kerja 15 orang warga setempat yang dibayar dengan bagi hasil.

“Tahun ini,” kata Sutrisno, “akan kita tambah 10 ekor sehingga jadi 30 ekor.”

Untuk menghindari adanya rasa ketidakadilan dari warga lain yang belum diserap, Sutrisno masih mencari formula bagaimana bidang usaha peternakan sapi bisa memenuhi rasa keadilan sosial bagi semua warga di desanya.

“Kita cari formula khusus. Karena tidak mungkin kita penuhi semua dari peternakan sapi. Kita misalkan butuh 20 warga untuk diserap di usaha peternakan sapi, kemudian yang datang berharap ada 100 warga kan juga tidak mungkin. Yang pasti tidak kita pilihi untuk kita prioritaskan terlebih dulu. Sebab nantinya jika BUM-Des sudah jalan, kita butuh tenaga kerjanya. Dari sisa warga yang tidak diserap di usaha peternakan sapi, bisa kita akomodir di manajemen BUM-Desnya,” paparnya.

Seiring dengan usaha di peternakan, bidang usaha di pertanian manjadi unggulan juga dari desa yang bisa ditempuh sejauh 2 kilometer dari perempatan pasar Jepon. Desa yang dinobatkan sebagai Desa Terbaik Kabupaten Blora tahun 2017 itu memiliki lahan pertanian seluas tak kurang 170 hektar. Dengan mayoritas penduduk bertani, Sutrisno merasa potensi ekonomi di bidang pertanian cukup menunjang untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Ia pun menggagas mix farming, yakni sistem pertanian yang terintegrasi dengan peternakan, berorientasi pada produktifitas hasil. Dengan gagasan ini, tak heran jika Pemerintah Kabupaten Blora menobatkan Desa Kemiri sebagai desa terbaik.

“Di desa kami,” ucap Sutrisno, “ada 2 embung dan 1 bendung untuk menunjang bidang usaha pertanian. Embung yang terakhir kami bangun tahun 2017 baru-baru lalu.”

Sutrisno memperlihatkan embung yang baru selesai dibangun. Embung seluas 1 hektar dibangun di tengah-tengah persawahan, mengairi sawah-sawah di sekitarnya.

Embung terakhir itu seluas 1 hektar, menggunakan tanah bengkok desa. Memiliki kedalaman hingga 4 meter, embung juga dipakai untuk arena anak-anak Desa Kemiri buat berenang selain digunakan untuk menampung air di musim hujan.

“Ini kami tutup,” katanya sambil menunjukkan pintu masuk air, “karena embung sudah penuh. Nantinya akan kami pasang mesin untuk mengairi sawah di kala hujan tak lagi rutin turun. Jadi fungsinya untuk memperpanjang masa tanam selain mempercepat masa panen. Sehingga produktifitas hasil pertanian benar-benar maksimal. Tapi ini bukan untuk mengatasi musim kemarau.”

Sutrisno berkeinginan Desa Kemiri memiliki 4 mesin diesel untuk ditempatkan di embung itu buat mengairi sawah di sekitar embung. Namun tidak sekarang. Sebab Desa Kemiri masih berkonsentrasi menyelesaikan pembangunan BUM-Des dan menyusun perangkatnya SDM-nya.

“Sebab SDM yang akan mengisi BUM-Des itu penting. Dan itu sudah kita bicarakan di Musrenbangdes. Yang pasti jalannya BUM-Des dalam kontrol untuk transparansi dan kejujuran dalam pengelolaannya. Kita utamakan lokal (SDM-nya),” sebutnya.

Bukan hal sepele soal transparansi ini. Matinya koperasi-koperasi unit desa di banyak tempat karena pengelolaan yang tidak transparan dan cenderung untuk dikuasai oleh pengelolanya buat diselewengkan.

“Kan di BUM-Des nanti ada komisaris yang mengawasi pengelola yang menjalankan usahanya. Kami di unsur pimpinan desa tetap akan melakukan kontrol,” tandasnya.

Sutrisno boleh berbangga dengan semangat transparansinya. Oleh Pemerintah Kabupaten Blora yang menabalkan desanya itu sebagai Desa Terbaik 2017, salah satu penilaiannya adalah pengelolaan pemerintahan desa yang transparan. Tapi bukan hanya ini saja yang bisa ditiru, melainkan juga ide-ide kreatif dan inovasinya untuk menyediakan lapangan kerja buat warganya. (*)